SINTANG, MLS – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang terus memperkuat komitmen dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang mengedepankan kejujuran, transparansi, profesionalisme, serta memberikan kepastian kepada masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ernawati, mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan di lingkungan instansi tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan agar upaya menciptakan pelayanan yang bersih dapat berjalan secara konsisten dan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah.
Ia mengimbau warga agar tidak takut melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam proses pelayanan. Bentuk pelanggaran yang perlu menjadi perhatian antara lain pungutan liar (pungli), praktik suap, penerimaan gratifikasi, hingga tindakan petugas yang tidak menjalankan prosedur sesuai ketentuan.
Partisipasi masyarakat dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pengawasan dari pengguna layanan dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang terjadi di lapangan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi instansi dalam memperbaiki kualitas pelayanan.
Ernawati menegaskan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku, tanpa membebani masyarakat dengan biaya yang tidak memiliki dasar hukum. Setiap proses pengurusan perizinan maupun layanan lainnya perlu diselenggarakan secara terbuka agar masyarakat mengetahui persyaratan, tahapan, waktu penyelesaian, serta biaya resmi apabila memang dikenakan.
Pungutan liar merupakan tindakan yang dapat merugikan masyarakat sekaligus menurunkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Praktik tersebut juga berpotensi menciptakan ketidakadilan karena masyarakat dapat merasa terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh pelayanan yang seharusnya diberikan sesuai ketentuan.
Karena itu, pembangunan Zona Integritas menuju WBK membutuhkan komitmen nyata dari seluruh aparatur. Pegawai harus menjalankan tugas secara disiplin, menghindari penyalahgunaan kewenangan, serta memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingan pemohon.
Selain pengawasan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan juga perlu didukung oleh sistem kerja yang jelas dan mudah dipahami. Informasi mengenai prosedur, persyaratan, serta biaya pelayanan harus tersedia secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengurus kebutuhan administrasinya dengan lebih mudah dan memiliki dasar untuk menilai kesesuaian pelayanan yang diterima.
Upaya pencegahan korupsi juga memerlukan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Setiap pegawai diharapkan memahami bahwa jabatan dan kewenangan yang dimiliki merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan sarana memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.
DPMPTSP Kabupaten Sintang diharapkan terus memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi internal guna memastikan pelaksanaan pelayanan berjalan sesuai standar. Saluran pengaduan yang mudah diakses serta tindak lanjut yang jelas juga penting agar laporan masyarakat dapat ditangani secara bertanggung jawab.
Melalui penguatan Zona Integritas menuju WBK, DPMPTSP Kabupaten Sintang berupaya membangun lingkungan pelayanan yang semakin terbuka dan terpercaya. Dukungan masyarakat bersama komitmen aparatur menjadi faktor penting dalam mencegah praktik korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pelayanan perizinan di Kabupaten Sintang dapat berlangsung secara bersih, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Kepercayaan masyarakat pun diharapkan semakin meningkat seiring dengan konsistensi pemerintah dalam menjaga integritas dan menindaklanjuti setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.



