SINTANG, MLS – Dinas Sosial Kabupaten Sintang terus mendorong terciptanya pelayanan publik yang berintegritas dengan menolak segala bentuk korupsi, gratifikasi, pungutan liar (pungli), serta perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan sosial yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Ulidal Muchtar, menegaskan bahwa seluruh aparatur harus menjadikan kejujuran dan profesionalitas sebagai landasan dalam melaksanakan tugas. Menurutnya, setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan tanpa memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang jelas dan sesuai prosedur. Karena itu, tidak boleh ada permintaan biaya di luar ketentuan, pemberian imbalan yang tidak semestinya, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan aturan dalam proses pelayanan di lingkungan Dinas Sosial.
Selain menjaga kebersihan penyelenggaraan administrasi, Dinas Sosial Kabupaten Sintang juga menaruh perhatian terhadap kesetaraan perlakuan bagi seluruh warga. Setiap orang yang membutuhkan pelayanan sosial harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa melihat kondisi ekonomi, status sosial, maupun latar belakang pribadi.
Ulidal menilai pelayanan sosial memiliki karakter khusus karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam, termasuk warga yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan pendampingan. Oleh sebab itu, aparatur dituntut untuk mengedepankan kepedulian, kesabaran, serta sikap yang menghormati martabat setiap penerima layanan.
Pelayanan yang baik tidak cukup hanya memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga harus didukung oleh sikap ramah, tanggap, dan tidak mempersulit masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, warga diharapkan merasa nyaman ketika mengurus kebutuhan pelayanan maupun mencari informasi mengenai program bantuan sosial.
Untuk memastikan komitmen tersebut berjalan secara konsisten, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas aparatur juga perlu diperkuat. Kepatuhan terhadap prosedur dan standar operasional menjadi bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjaga agar setiap proses pelayanan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat tumbuh apabila pelayanan diberikan secara terbuka, adil, dan bebas dari kepentingan yang tidak semestinya. Oleh karena itu, integritas harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, bukan sekadar menjadi pernyataan atau slogan institusi.
Masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung terciptanya pelayanan yang bersih. Apabila menemukan dugaan pungutan liar, permintaan gratifikasi, diskriminasi, atau bentuk penyimpangan lainnya, warga dapat menyampaikan laporan melalui saluran pengaduan resmi yang tersedia.
Partisipasi tersebut diharapkan membantu mendorong pengawasan yang lebih baik sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pelayanan.
Melalui komitmen ini, Dinas Sosial Kabupaten Sintang berupaya menghadirkan pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama warga yang membutuhkan bantuan dan perlindungan sosial. Penerapan prinsip kejujuran, transparansi, profesionalitas, serta keadilan diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.



