SINTANG, MLS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi pembahasan pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026, Kamis (5/11/2026). Kehadiran perwakilan Satpol PP dalam pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarpemerintah sekaligus mendukung kesiapan perangkat daerah dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan bantuan keuangan provinsi.
Satpol PP Kabupaten Sintang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, Moses Hariyanto Yosep, S.Sos., M.Si., bersama Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur, Eva Aprinandez, S.Sos. Keduanya mengikuti pembahasan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan bantuan keuangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bagi pemerintah kabupaten.
Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai aspek pelaksanaan bantuan keuangan, termasuk koordinasi, kesiapan perangkat daerah, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku. Pembahasan ini penting agar dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dapat dikelola secara terencana dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan serta peruntukannya.
Bagi Satpol PP Kabupaten Sintang, koordinasi mengenai bantuan keuangan menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam mendukung pelaksanaan program kerja organisasi. Ketersediaan dukungan anggaran yang dikelola secara tepat diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan kegiatan serta menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah.
Sebagai instansi yang bertugas membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Satpol PP juga memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, diperlukan kesiapan aparatur, kemampuan personel, kedisiplinan, dan dukungan sarana maupun prasarana yang memadai.
Dalam konteks tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu aspek penting bagi Satpol PP. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur berperan mendukung pengembangan kemampuan personel agar dapat menjalankan tugas secara profesional serta memahami aturan yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.
Melalui rapat pembahasan ini, Satpol PP Kabupaten Sintang diharapkan dapat memahami arah dan mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan provinsi sehingga informasi yang diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun maupun melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan organisasi.
Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sintang juga diperlukan untuk menyelaraskan program serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan. Sinergi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan tertib administrasi.
Keikutsertaan Satpol PP Kabupaten Sintang dalam pertemuan tersebut menunjukkan keterlibatan perangkat daerah dalam mengikuti proses koordinasi pembangunan. Dengan komunikasi dan perencanaan yang baik, bantuan keuangan provinsi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan program pemerintahan serta mendukung peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.



